Kecendekiaan dan Kepekaan Budaya Asep Warlan Yusuf

catatan kenangan sém haésy

Mewujudkan cita budaya hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan lahir-batin bagi rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhan YME, dengan tatanan hukum yang mengandung ciri:  (a) berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara; (b) mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan agama; (c) sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi; (d) bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-berkaidah dan rasionalitas nilai; (e) aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah; dan (f) responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat.

SAYA sungguh kehilangan sosok sahabat yang menjadi cermin kecendekiaan, yang menegaskan eksistensinya sebagai penyandang jabatan akademik tertinggi, guru besar – atau profesor. Allahyarham adalah satu dari tak banyak guru besar di Indonesia yang patut dan layak diteladani.

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, guru besar ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, yang juga dikenal sebagai pengamat politik dengan basis tinjauan, perspektif ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara. Bagi saya, Allahyarham adalah guru besar dengan kecendekiaan dan kepekaan budaya yang bernas.

Selasa (15/3/22) tengah hari, saya beroleh informasi dari Prof. Dr. Endang Caturwati, guru besar Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, bahwa ilmuwan hukum yang biasa saya panggil Bung Asep Warlan, meninggal dunia.

Informasi tersebut terkonfirmasi dari Yesmil Anwar – kriminolog UNPAD yang juga penyair dan aktor teater – Bandung dan Evie Octarina – pimpinan sekretariat Dewan Kebudayaan Jawa Barat 2014-2019.

Saya mengenalnya secara karib di pasca gerakan reformasi — yang kini melenceng ke arah deformasi. Persisnya, awal tahun 2000-an di Bandung.

Kala itu, Bung Asep dan sejumlah cendekiawan muda beragam latar belakang akademik, dosen-dosen segar Unpar — antara lain Saneria (ekonom), Sapta (sosiolog), Happy Bone Zulkarnain (dosen kebijakan politik yang lantas menjadi politisi), Rusna (tulaab alsuwfia – pembelajar tasawuf), dan Mira Gnagey – yang kini aktif di Universitas Pasundan, bergabung dalam sebuah lembaga konsultan kebijakan publik PnB.

Lembaga ini sempat memandu proses dialog dan pelatihan orientasi penyelenggaraan pemerintahan di eks Karesidenan Bogor dan Kabupaten Serang.

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf dengan senyum khasnya, penulis dan Dr. Saneria jumpa dalam perhelatan nikah putera salah seorang teman di Bandung | dok. pribadi

Diskusi-diskusi rutin lintas ilmu dan budaya yang kerap diselenggarakan di lingkungan internal PnB, sangat padat ilmu, dan memperkaya khazanah pengetahuan seluruh partisipannya.

Salah satu gagasan menarik yang berlangsung kala itu, adalah melakukan reformulasi metodologi dan sistem pembelajaran berbasis pesantren, tanpa mengubah tradisinya. Saneria yang menjadi leader dengan format pesantren Millenia Salsabil. Kaum muda yang menjadi mata air keilmuan, pengetahuan, dan kebajikaan dengan melakukan proses adaptasi teknologi. Khasnya teknologi informasi. Padahal, saat itu pemanfaatan internet — dengan segala kebijakan bisnisnya — baru termanfaatkan melalui komunikasi email.

Bung Asep Warlan yang juga cerdas saat berkelakar dan termasuk penyimak yang tekun, menunjukkan potensi dirinya sebagai ilmuan hukum yang kuat dalam basis teori, punya keberanian untuk mereview berbagai pemikiran ilmuan hukum, dan senantiasa berhasil mengungkapkan kesegaran ilmu.

Dengan struktur logika dan cara berfikir yang segar, allahyarham selalu mampu mendialogkan basis keilmuannya dengan berbagai bidang ilmu lain.

Ia semakin matang, ketika kerap tampil sebagai pembicara di berbagai forum seminar nasional dan internasional, juga sebagai nara sumber berbagai media.

Tak keliru, kalau kemudian ia menjadi salah satu nara sumber populer yang diburu media. Berbagai pemikirannya dalam menyikapi aneka kasus hukum, sosial, politik, dan budaya aktual, segar, dan visioner.

Sosok yang bersahabat, komunikatif, dan humble ini sungguh menempatkan dirinya sebagai cendekiawan – ilmuwan yang rendah hati. Termasuk dalam membimbing mahasiswanya. Sikap dan sifat pribadinya ini yang memungkinkan dirinya mempunyai jaringan luas baik di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

Ketekunannya dalam menyigi sesuatu masalah, menempa dirinya menjadi peneliti yang berintegritas. Karenanya, sangat wajar, bila pendapatnya tentang berbagai hal terkait dengan dinamika politik kenegaraan dan pemerintahan, banyak dinanti khalayak. Termasuk dalam memberikan pandangan-pandangan terkait dengan policy design.

Saya bersama lagi dengan allahyarham, ketika sama menjadi anggota Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) yang dibentuk ketika Rancangan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan – yang kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 2017, sedang dalam pembahasan.

DKJB dipimpin oleh Ganjar Kurnia – mantan Rektor Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebagai Ketua. Ganjar diperkuat oleh dua Wakil Ketua, masing-masing diamanahkan kepada Sultan Kasepuhan Cirebon (Allahyarham) Rd Arief Natadiningrat dan Allahyarham Asep Warlan Yusuf.

DKJB melakukan kajian mendasar terkait UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dari sudut pandang Budaya Hukum dan Birokrasi. Allahyarham membuka pembacaan atas UU tersebut dengan rinci. Mulai dari pernyataan atas maksud Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Bersama Yayat Hendayana, penulis, Agus Ahmad Safei, dan Yesmil Anwar, Allahyarham berpose dengan patung lilin Billy Joel – musisi blues legendaris Amerika Serikat | dok. pribadi

 Ia merinci pemahaman tentang Pelindungan sebagai upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan  (dengan huruf K – kapital) yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi; Pengembangan sebagai upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan;  Pemanfaatan sebagai upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional; dan Pembinaan sebagai upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Adalah menarik, ketika Allahyarham mendasari landasan filosofis dengan firman Allah dalam Al Qur’an, Surah Ar Rum ayat 22. Beranjak dari ayat ini, Allahyarham menegaskan: “Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal.  Keberagaman didefinisikan sebagai menerima sesuatu sesuai dengan kehendak yang memberinya, maka kewajiban bagi setiap bangsa untuk melestarikan eksistensi  keberagaman yang berarti melestarikan kebudayaannya.”

Atas dasar pemahaman tersebut, Allahyarham menegaskan, bahwa anugerah yang paling bernilai bagi Indonesia adalah kemajemukan. Semua kerajaan, kesultanan, suku bangsa se-Nusantara telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Indonesia.

“Merekalah pakubumi negeri Nusantara, pemangku kepenting utama yang menjadi pilar sejati Republik Indonesia yang sesungguhnya. Bhineka Tunggal Ika merupakan kesadaran tinggi yang masif dari seluruh  pemangku kepentingan se-Nusantara yang majemuk itu, yang dengan sukarela ikhlas bersatu di bawah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tegasnya.

Allahyarham juga menegaskan, bahwa kesadaran bersama untuk mengakui Bhineka Tunggal Ika sebagai kekuatan pemersatu dan pengikat rasa sebangsa-setanahair saat ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang paling penting dan paling utama.

Pada bagian lain pemikirannya, Allahyarham Asep Warlan mengemukakan, “Jika negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu, maka ke depan perlu dimantapkan oleh kesamaan cita-cita, pandangan, harapan, dan tujuan tentang masa depannya.”

Arah dan Strategi pembangunan nasional di era reformasi yaitu adanya visi, misi kemudian arah, yaitu arah yang memperkokoh Bhineka Tunggal Ika serta bagaimana hukum kita bisa meneguhkan keberlangsungan Negara Republik Indonesia. Yang menjadi permasalahan agak sensitif adalah seberapa kuatkah keinginan kita untuk secara terbuka membicarakan masalah menjaga keutuhan NKRI melalui studi strategi politik hukum dilihat dari segi hukum formil dan materil, konsepsional dan opersaional, teori dan praktek, prinsip dan teknis, das wollen, das sollen, dan das sein sebagai harapan dan kenyataan.

Allahyarham melontarkan pertanyaan: Bagaimanakah hukum berperan secara efektif dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, benegara, dan bermasyarakat yang berlandaskan kepada Bhineka Tunggal Ika?

Menjawab pertanyaan tersebut, menurut Allahyarham, keseluruhan nilai dalam sistem nilai Pancasila telah dipersatukan oleh asas “Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan” yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan sebagai bangsa, yang tercermin dalam ungkapan “Bhineka Tunggal Ika”.

Jadi Bhineka Tunggal Ika mengungkapkan titik tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia dan individual, kekhasan kelompok-kelompok etnis kedaerahan yang ada, dan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks budaya hukum, Allahyarham berpendapat, pembangunan budaya hukum yang diwujudkan dalam  tatanan hukum yang berwatak Pancasila diarahkan untuk berbagai ikhtiar. Yakni : membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (Collective undertakings); membangun kesadaran individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengekspresikan diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang menindasnya (self expression); dan membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu didalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama”  (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisame, harmonisasi, dan keutuhan NKRI;

Dikemukakannya, budaya hukum diprioritaskan melakukan pengaturan terhadap warganya terutama golongan miskin dan lemah serta berkaitan dengan masalah-masalah antara lain: pengurangan kemiskinan, lapangan kerja, jaminan kesehatan, kemudahan akses pada pendidikan, dan jaminan sosial yang universal.

Maknanya adalah, penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum (Rule by law and Rule of Law). Demokrasi inklusif, yang bertitik tolak pada demokrasi Pancasila yang tidak korporatis, tidak otoriter dan tidak ekslusif, melainkan pengakuan kesamaan derajat politik yang tidak memandang latar belakang etnis, ras, agama, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan sebagainya, supaya semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa hambatan. Selain itu, demokrasi inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk maju, sejahtera, hidup aman dan berprestasi.

Allahyarham Asep Warlan (kanan) bersama Prof. Arthur S. Nalan, Agus Ahmad Safei, Yesmil Anwar, dan Yayat Hendayana seolah menjadi backing vocal “Pavarotti” di Museum Musik – Batu, Malang | semhaesy

Lantas? Mewujudkan cita budaya hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan lahir-batin bagi rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhan YME, dengan tatanan hukum yang mengandung ciri:  (a) berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara; (b) mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan agama; (c) sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi; (d) bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-berkaidah dan rasionalitas nilai; (e) aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah; dan (f) responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat.

Dalam konteks birokrasi yang menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaraan institusi pendidikan bidang seni dan budaya, adalah revitalisasi birokrasi. Antara lain dengan membenahi manajemen organisasi, perilaku organisasi, peta profil aparatur sipil negara, pengembangan kapasitas (capacity building), dan pengukuran kualitas atau penjaminan mutu aparatur birokrasi.

Dalam konteks tersebut, Allahyarham mengingatkan pentingnya mengembangkan insentif dan disisentif atau reward dan punishment yang lebih bersifat persuasif edukatif, namun tetap memiliki efek jera dan efek perubahan. Termasuk dalam melakukan rasionalisasi, antara lain dengan pemberhentian melalui pensiun dini dan mutasi, yang ditopang oleh sistem karier pegawai berbasis kompetensi dan prestasi kerja, dan mengarahkan pegawai kepada salah satu jabatan fungsional tertentu.

Ketika melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, kami terlibat diskusi intensif tentang imagineering dan visioneering dalam keseluruhan konteks pemajuan kebudayaan. Terutama untuk melihat Kebudayaan dalam konteks material dan immaterial, antara lain dengan mendalami kearifan dan kecerdasan lokal sebagai kecerdasan budaya yang aktual dan kontekstual.

Dengan cara demikian pemegang amanah dalam jabatan-jabatan struktural tak hanya bertumpu pada otoritas, melainkan mesti bertumpu pada dimensi amanah yang melekat dalam suatu jabatan. Dalam konteks ini, birokrasi berbudaya menjadi penting..

Selamat jalan Bung Asep Warlan Yusuf. |

Posted in HUMANIKA.