Akademi Jakarta Rekomendasikan Cegah Penghancuran Nalar Publik

Nalar publik ini penting untuk menilai kebijakan, gagasan, berbagai kepentingan.  Penilaian itu memerlukan nalar dan sikap yang sangat kritis.Sasaran (rekomendasi AJ) adalah menghidupkan kembali, (daya kritis) (sekaligus) mengajak warga. dari Sabang sampai Merauke untuk bangkit bersama-sama menjadi kritis melalui berbagai cara, dan selalu peka terhadap kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh pada kehidupan bersama.

Akademi Jakarta – AJ (2020-2025), setelah lebih setahun menyoroti fenomena kehidupan khalayak, akhirnya menyampaikan kepada publik, rekomendasi untuk masyarakat warga dan seluruh penyelenggara negara, untuk mencegah  penghancuran nalar publik.

Rekomendasi disampaikan melalui jumpa pers dan dialog publik yang berlangsung secara daring, Jum’at : 28 Januari 2022, jelang petang.

Mengawali jumpa pers dan dialog, itu Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumira Ajidarma mengemukakan,  “Para anggota AJ telah menyepakati, bahwa pengertian kebudayaan yang menjadi ranah perhatian kami bukanlah dalam pengertiannya yang sempit, yakni bidang kesenian saja, melainkan dalam pengertian luas – sejauh bidang-bidang apapun, itu berperan menentukan dalam kehidupan budaya Indonesia.”

Mengamati gejala-gejala kebudayaan mutakhir, sesudah pandemi tetapi berakar jauh sebelumnya, ungkap Seno, para anggota AJ telah membahas bidang-bidang pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik, yang semuanya terhubung kepada suatu gejala memprihatinkan, yakni kehancuran nalar publik. Pembahasan dilakukan agar menemukan butir-butir rekomendasi kepada publik.

Anggota Akademi Jakarta, Karlina Supelli, pada sesi dialog, mengemukakan, nalar publik ini penting untuk menilai kebijakan, gagasan, berbagai kepentingan.  Penilaian itu memerlukan nalar dan sikap yang sangat kritis.

Sasarannya adalah menghidupkan kembali, (daya kritis) (sekaligus) mengajak warga. dari Sabang sampai Merauke untuk bangkit bersama-sama menjadi kritis melalui berbagai cara, dan selalu peka terhadap kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh pada kehidupan bersama.

“Bisa kebijakan politik, kebijakan lingkungan, kebijakan ekonomi, yang semua itu betul betul mempengaruhi kehidupan kita,” ujarnya.

“Di sini anak anak muda punya peran besar, karena mereka betul-betul punya cara melalui media sosial (medsos). Mengubah medsos menjadi wahana bagi pengembangan nalar publik ini.”  sambungnya.

Seno Gumira Ajidarma – Ketua Akademi Jakarta

Pemaksaan Kehendak dan Sikap Eksklusif

Ratna N. Riantiarno, Wakil Ketua AJ, ketika menyampaikan pengantar rekomendasi tersebut mengemukakan, pandemi COVID-19 memaksa manusia di seluruh dunia mengubah cara hidupnya, dengan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda.

Kemunculan pandemi dan dampaknya yang multi-dimensi tidak dapat dilepaskan dari cara pikir dan cara tindak manusia yang telah mempercepat perubahan karakter alam dan interaksi di dalamnya.

“Penanganan berdasarkan protokol kesehatan saja tidak memadai. Diperlukan koreksi yang mendasar terhadap kebersalahan akut yang terjadi selama ini,” ungkap Ratna.

Kekeliruan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang telah merusak daya dukung lingkungan, penguasaan aset dan akses yang timpang, kecenderungan praktik politik dan hasrat berkuasa yang membiarkan kekuatan oligarki dan korupsi mencederai hukum serta melemahkan demokrasi, menunjukkan bahwa prinsip tata kelola hidup bersama yang berorientasi pada keadilan, kerakyatan, dan kemanusiaan telah terkikis.

Dikemukakan juga oleh Ratna, kehidupan bersama belakangan ini semakin ditandai dengan pemaksaan kehendak, sikap eksklusif dan intoleran, yang menyuburkan cara hidup anti-demokrasi.

Pemisahan berdasarkan identitas dalam ruang pemukiman, ruang konsumsi, ruang pendidikan dan ruang publik lainnya justru dipromosikan untuk kepentingan bisnis dan ideologis.

“Keadaan ini menyuburkan radikalisasi dan ekstremitas dalam berbagai aspek kehidupan, serta mempercepat pengerdilan nilai-nilai dan kebajikan agama sebagai cara hidup menjadi semata-mata dogmatisme yang akan menguatkan irasionalitas masyarakat,” ungkap Ratna.

Wayang Kulit salah satu ekspresi kesenian, bagian dari Kebudayaan | dok. eCatri

Melemahkan Kebudayaan

Untuk memahami sengkarut  masalah diperlukan  penalaran yang jernih, sambung Ratna. Sayangnya, kemampuan berpikir kritis justru sedang tertantang oleh laju pesat teknologi  informasi  yang  ternyata tidak diikuti dengan sikap bijak dalam penggunaannya.

Muncul kecenderungan untuk bersegera mengakses informasi dari internet dan bersegera pula menyebarkan tanpa memprosesnya secara kritis. Kebutuhan untuk ‘mengada’ dan ‘selalu tampil’ di dunia digital mengalahkan pentingnya informasi yang benar.

“Berita sensasional, kontroversial, dan komentar emosional lebih memikat ketimbang pemikiran serius yang dianggap tidak praktis dan abstrak,” tegasnya.

Perkara ini menjadi semakin serius, ketika informasi diyakini benar karena cocok dengan emosi dan selera pribadi. Keengganan untuk membuka diri terhadap argumen yang tidak disukai atau tidak sejalan dengan keyakinan mengakibatkan kehidupan publik dikendalikan oleh informasi seturut kepentingan atau pilihan kelompok.

Alih-alih menjadi sarana pematangan kebinekaan, ruang digital dijejali ujaran kebencian dan kebohongan yang mempertajam keterbelahan ruang sosial. Sementara, ruang gerak sipil sebagai sarana untuk mengontrol kekuasaan juga menyempit; kritik kerap ditanggapi dengan tindakan represif.

Gejala itu mengisyaratkan sedang berlangsung penghancuran nalar publik sebagai kesadaran kritis bersama untuk menilai gagasan, peristiwa, dan kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum.

“Jika dibiarkan, gejala ini dikhawatirkan akan melemahkan kebudayaan, serta mengancam keberlanjutan dan ketangguhan Indonesia sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin pelik,” tegas Ratna.

Ia lalu mengemukakan, melalui serangkaian dialog dengan pakar dari berbagai bidang, Akademi Jakarta mengurai gejala penghancuran nalar publik ke dalam lima permasalahan mendasar, yakni bidang Pendidikan, Lingkungan Hidup, Bidang Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Dalam jumpa pers dan dialog itu, Seno Gumira Ajidarma (Ketua) dan Bambang Harimurti (Anggota) mengemukakan, pendidikan telah menjadi lahan bisnis yang  produktivitasnya  dinilai dari kesuksesan lulusan di pasar kerja dalam meraih imbalan tertinggi.

Eksploitasi sumberdaya alam melalui penambangan | dok. khas

Lima Rekomendasi

Anggota AJ, Afrizal Malna menyampaikan lima butir rekomendasi.

Dalam bidang Pendidikan, AJ memandang perlu, mengembangkan pendidikan holistik yang menajamkan kesadaran kritis, kecerdasan inovatif dan pemanfaatan sumber budaya untuk memecahkan masalah lokal-global. Pula, memajukan pendidikan seni dan humaniora sejak dini dengan mendayagunakan seniman dan budayawan setempat untuk menghidupkan dan mengembangkan seni budaya Nusantara.

Dalam konteks intoleransi sosial, AJ mengingatkan perlunya memperbanyak ruang publik yang mendorong interaksi sosial lintas budaya dan kebersamaan. Sekaligus, memberikan pelatihan literasi media, literasi budaya dan literasi pengetahuan untuk mempertajam penalaran kritis.

Dalam bidang Ekonomi, AJ mengingatkan semua kalangan, menerapkan paradigma ekonomi yang ekologis berbasis partisipasi masyarakat dengan penekanan pada ekonomi sirkuler dan keadilan sosial. Seraya, mengembalikan relasi kekuasaan ekonomi agar sesuai dengan UUD  1945 – Pasal 33.

Dalam bidang politik, AJ mengingatkan semua kalangan, memulihkan fungsi partai, alih-alih untuk meraup kekuasaan, guna menjadi saluran aspirasi rakyat dan wahana pendidikan politik yang beretika. Senafas dengan hal tersebut, melaksanakan pendidikan politik sejak dini untuk menanamkan sifat sportif, jujur dan bertanggungjawab, menghargai perbedaan pendapat, serta berkomitmen melindungi yang rentan dan  lemah.

Anggota AJ 2020-2025 terdiri dari Afrizal Malna, Anto Hoed, Armantono, Bambang Harymurti,  Biem Benjamin, Dolorosa Sinaga, Karlina Supelli, Kusmayanto Kadiman, Marco Kusumawijaya, Margani M. Mustar, Melani Budianta, Ratna Riantiarno (Wakil Ketua), Sandyawan Sumardi, Seno Gumira Ajidarma (Ketua), Syamsuddin Ch Haesy, Tisna Sanjaya, dan Zeffry Alkatiri.

Pergelaran Dramatari “Pemetik Taman 1000 Bulan” civitas academica ISBI Bandung dari naskah Arthur S. Nalan | screenshoot youtube ISBI

Kebenaran Obyektif

Dalam jumpa pers dan dialog yang ditayangkan langsung di saluran YouTube Dewan Kesenian Jakarta, salah seorang sastrawan, Halim HD mengemukakan pandangannya.

Halim mengemukakan, “Kehancuran nalar publik dampak dari subyektifisme, secara individual maupun kelompok, melalui claiming-claiming tentang kebenarannya, yang didesakan kepada masyarakat melalui media sosial. Dalam konteks ini, kita bertanya, sejauh manakah kaum akademisi, dan pemikir memberikan suara atas kebenaran obyektif?”

Merespon pandangan Halim HD, Karlina Supelli mengatakan, tentang kebenaran obyektif bisa dipedebatkan. Adalah tugas akademisi dan bahkan tugas kita sebagai warga — warga negara, warga dunia, warga kemanusiaan — untuk berani mencari dan memperjuangkan apa yang betul-betul disebut kebenaran obyektif. Kebenaran berdasarkan fakta.

“Faktanya seperti apa. Fakta itulah yang dijadikan landasan, bukan asumsi, bukan ideologi, bukan kepentinbgan pribadi atau kelompok,” sambung Karlina.

Merespon pertanyaan lain, mengapa AJ menuangkan rekomendasi ini dan menyampaikannya kepada publik?  Karlina mengemukakan, AJ telah melakukan pengamatan yang cukup panjang, bahwa situasi yang memprihatinkan itu — termasuk, salah satunya adalah apa yang kita sebut civil society, masyarakat warga — yang mengalami pelemahan atau sengaja dilemahkan melalui pemecah belahan. Itu salah satu cirinya.

Pelemahan tersebut berlangsung melalui media sosial, kelompok-kelompok politik. “Kita juga melihat, tentang media mainstream yang semakin tidak menjadi perhatian, dan orang lebih percaya pada media sosial. Ada pelemahan terhadap media. seakan-akan tidak lagi dipercaya,” jelas Karlina.

Ia mengekukakan, berikutnya adalah pelemahan-pelemahan iunstitusi yang sangat penting bagi demokrasi. “Itu jelas terlihat. KPK dilemahkan. Nah.. ini semua kami cari akarnya, dan kami lihat.. maka (kami) sampai pada kesimpulan penghancuran nalar publik,” sambungnya.

Yang sedang  dihancurkan bukan nalar orang perorang. melainkan kapasitas akal budi kita. “Kapasitas kita berfikir dan menimbang, berdasarkan kepentingan dan kebaikan bersama, kemaslahatan umum. Nah, ini yang sekarang hancur dan dirusak dengan berbagai cara untuk kepentinmgan politik dan ekonomi.” | mentari, marsya d’watee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in ARTESTA.