Anwar Ibrahim juga mengingatkan tentang bagaimana merespon perkembangan teknologi informasi, termasuk AI (artificial intelligent) dalam konteks pengendalian singularitas. Antara lain adalah bagaimana wartawan memasukkan informasi dengan nilai-nilai kebajikan dalam budaya Malaysia. Agar AI pun ‘memuntahkan’ kembali nilai-nilai kebajikan dan budaya kepada siapa yang mempertanyakan dan memerlukannya.
Catatan Bang Sèm
HAWANA atau Hari Wartawan Nasional Malaysia pada 29 Mei 2025 akan diperingati pada 14 Juni 2025 di World Trade Center (WTC) – Kuala Lumpur. Penentuan tarikh HAWANA terbabit dengan tanggal penerbitan pertama ‘Utusan Melayu’ pada 29 Mei 1939.
Utusan Melayu merupakan surat kabar yang berperan penting dalam relasi wartawan dan media dalam seluruh konteks perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Malaysia, sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia (Malaya).
Peranan media dan wartawan memang tak terpisahkan dengan perjuangan kemerdekaan. Di Indonesia, keberadaan wartawan dan media tak terpisahkan dengan seluruh aksi perjuangan merebut kemerdekaan bangsanya dari cengkeraman penjajah Belanda.
Tirto Adhi Soerjo tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia sebagai wartawan yang menerbitkan Medan Prijaji (1905). Inilah surat kabar pertama berbahasa Melayu di Indonesia. Sebelumnya dia menerbitkan Soenda Berita (1903-1905). Seluruh anasir Medan Prijaji adalah pribumi.
Pun demikian halnya dengan Benih Merdeka — surat kabar pertama yang menggunakan kata ‘Merdeka’ sebagai nama media, dipimpin dan diterbitkan oleh Tengku Raja Sabarudin, Presiden Sarekat Islam Afdeling Medan (20.11.1916). Benih Merdeka terbit beberapa bulan sejak Haji Omar Said Tjokroaminoto – Pemimpin Utama Sarekat Islam menyampaikan pidato Zelfbestuur di Societaat Concorde — kini Gedung Merdeka — Bandung (17.06.1916).
Di Indonesia, hampir seluruh pejuang penggerak minda kebangsaan dan kemerdekaan adalah wartawan, mulai dari HOS Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, Haji Agus Salim, — yang juga pemimpin Sarekat islam — dan lain-lain.
Tan Sri Johan Jaaffar – Wartawan Negara Malaysia : Kemerdekaan media, menurut TSJJ, terkait dengan iltizam pemerintah | doksem
Terkait Komitmen Pemerintah
Utusan Melayu didirikan dan diterbitkan pertama kali di Singapura oleh Yusof Ishak yang kemudian menjadi Presiden Singapura pertama. Wartawan utama Utusan Melayu adalah Abdul Rahim Kajai yang kemudian dikenal sebagai ‘Bapak Wartawan Malaysia.’
Karenanya, HAWANA sebagaimana halnya Hari Pers Nasional di Indonesia, mesti dipahami sebagai momentum untuk melakukan refleksi, sekaligus bercermin diri insan media. Khasnya terkait dengan peran strategis media dan wartawan dalam memperjuangkan kemerdekaan sebagai tanggung jawab kebangsaan.
Pada peringatan HAWANA pertama (2018) bertema “Membela Bangsa Membina Negara” di Pusat Pameran dan Konvensyen Matrade Kuala Lumpur (11.04.2018) di hadapan PM VI Malaysia Dato’ Seri Mohammad Najib Tun Razak, tokoh Wartawan Negara Tan Sri Johan Jaaffar (TSJJ) mengemukakan pandangan segar tentang kemerdekaan media dan wartawan. Khasnya terkait dengan keberadaan media sebagai tunggak (pilar) ke 4 demokrasi, selepas legislatif, eksekutif, dan yudikatif (kehakiman).
Kemerdekaan media, menurut TSJJ, terkait dengan iltizam (komitmen) pemerintah untuk media menyelenggarakan perannya tersebut. Dia mengingatkan, pemerintah jangan memandang media dan wartawan menentang kerajaan bila memuat naik artikel-artikel kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Apalagi, bila hendak dimaknai realitas, bahwa “Apa yang penting sistem politik, orang politik dan kerajaan datang dan pergi. Namun, yang tidak ke mana-mana adalah wartawan.”
Deklarasi Melaka pada HAWANA 2022 dibacakan oleh Ahmad Zaini Kamaruzzaman | doksem
Ucapan TSJJ saya maknai, bahwa wartawan dan media sesuai fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, mesti konsisten dan konsekuen sebagai mata dan telinga rakyat, melaksanakan fungsi kontrol secara bertanggung jawab. Khasnya dalam menghadirkan kebenaran faktual.
Bagi media dan wartawan, kemerdekaan dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan integral yang tak dapat dipilah dan dipisah satu dengan lainnya. Sebagaimana fungsi kontrol wartawan dan media, tak dapat dipisahkan dengan fungsi edukatif, informatif, dan re-creative (tak hanya menghibur) – memberangsangkan atau menyegarkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Tanpa kecuali, dinamika sosial, ekonomi, politik, filosofi, dan ideologi berbangsa dan bernegara di alaf modern.
Majlis Media Malaysia
Kini, ketika arus besar gelombang informasi berubah sangat cepat, mengheret manusia ke tengah pusaran singularitas, internet of things, dan kepintaran buatan (artificial intelligent), peran wartawan dan media sedemikian strategis. Khasnya, sebagai pemandu sekaligus pengingat agar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, tidak lencong.
Dalam konteks itulah penyelenggaraan peran dan fungsi wartawan dan media, mesti diatur oleh undang-undang. Di Indonesia, berlaku UU No. 40/1999 tentang Pers yang ditanda-tangani Presiden BJ Habibie, yang menempatkan Dewan Pers sebagai lembaga independen dalam upaya meningkatkan kehidupan pers (media) nasional.
Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Karenanya, tidak ada lagi wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers, kendati pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden. Tak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen.
Wartawan Malaysia | Merdeka dan bertanggung jawab |doksem
Boleh jadi, HAWANA 2025 di Kuala Lumpur, ini sungguh merupakan momentum bagi para wartawan dan praktisi media, serta pemerintah yang menghargai peran – kontribusi insan media terhadap negara.
Dalam konteks pembentukan resmi Majlis Media Malaysia (MMM) dapat mengambil pelajaran sekaligus pembanding keberadaan Dewan Pers di Indonesia yang independen. Institusi pelindung kemerdekaan dan penegak kode etik profesi wartawan dan fungsi media. Bukan sekadar institusi yang mengatur regulasi.
Deklarasi Melaka 2022
Pada HAWANA 2022 di Melaka, dengan sesanti “Suara Jelata, Aspirasi Negara,’ para wartawan dan pengamal media Malaysia merumuskan dan menyampaikan ‘Deklarasi Melaka 2022,’ sebagai penegasan sikap dan komitmen wartawan Malaysia dalam menyajikan berita yang sahih, seimbang, dan bertanggung jawab.
Deklarasi Melaka 2022 yang dibacakan oleh Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman (Berita Harian), didampingi Kuik Cheng Kang (Sin Chew Daily), Rozaid Rahman (Sinar Harian), Datuk M Periasamy (Malar Daily), dan Kamarudin Mape (Media Prima).
Deklarasi itu meliputi : (1) Kewartawanan diakui dan dilindungi sebagaiu institusi negara. Kewartawanan merupakan profesi yang dapat memengaruhi pandangan atau sikap masyarakat melalui laporan dan tulisan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kewartawanan perlu menjaga fungsi dan perannya sebagai ‘pengamat’ untuk mengawasi jalannya dan tata kelola negara agar pemerintahan negara senantiasa berintegritas dalam segala aspek. Kewartaanan yang amanah dan bertanggung jawab merupakan aset penting dalam pembangunan bangsa;
Peresmian HAWANA 2023 di Ipoh – Perak | PM X Anwar Ibrahim, “Wartawan di Malaysia harus bebas.. tapi ada batas..” | doksem
(2). Menghormati Hak Wartawan untuk Melakukan Tugasnya. Dalam menjaga dan menjunjung tinggi marwah kewartawanan dan kemerdekaan media, wartawan diberikan ruang untuk menyampaikan laporan yang autentik dan tanpa hambatan atau pembatasan dari pihak mana pun. Dengan demikian, wartawan dapat membuat liputan dan laporan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, relevansi, dan autentisitas;
(3). Menjunjung Konstitusi dan Asas-asas Rukun Negara. Wartawan yang menjunjung tinggi Etika Jurnalistik Malaysia menjunjung tinggi asas-asas yang terkandung dalam Rukun Negara, yaitu Ketuhanan, Kesetiaan kepada Raja dan Negara, Supremasi Konstitusi, Aturan Hukum, serta Kepatutan dan Kesusilaan. Pada saat yang sama, kebebasan berekspresi, kebebasan media, dan hak untuk berorganisasi turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sistem demokrasi. Karena itu, wartawan menjadi bagian dari proses pembangunan bangsa dan memupuk kerukunan antar ras dan persatuan nasional. Dalam negara Malaysia yang demokratis, wartawan menggunakan keterampilannya untuk menciptakan suasana saling menghormati, saling percaya, dan saling pengertian di antara masyarakat serta mencegah munculnya kecurigaan dan prasangka;
(4). Kewartawanan yang Berintegritas. Sebagai pilar dalam menggerakkan arah negara, kewartawanan menjadi medium dalam berintegritas supaya menjadi praktik tata kelola negara, sehingga dapat menjadi asas masyarakat luas. Hal ini dapat mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kepercayaan, korupsi, dan penyelewengan di Malaysia;
(5). Memerangi Berita Palsu. Media berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun internet telah membuat peran media menjadi lebih mudah tetapi juga lebih menantang. Keberadaan internet telah mempercepat proses penyampaian berita dan segala informasi lama maupun baru, hingga media sosial telah membuat masyarakat Malaysia lebih peduli terhadap situasi di sekitarnya. Situasi ini dapat menyebabkan penyebaran berita palsu menjadi mudah karena dirancang semata-mata untuk menarik perhatian netizen dan menjadi isu hangat. Media yang terakreditasi harus bersatu memerangi penyebaran berita palsu yang dapat merugikan individu, organisasi, dan pemerintah.
Tak Harus Menimbulkan Kecemasan
Deklarasi Melaka 2022 tersebut diterima dan direspon baik oleh PM IX Malaysia, Ismail Sabri Yakob. Bahkan, PM yang juga anggota parlemen dari Bera, itu menegaskan, selaras dengan prinsip dan tanggung jawab terkait dengan etika dan profesionalisme kewartawanan, harus bebas tanpa ada campur tangan pihak lain dalam menjamin kebebasan berpendapat.
HAWANA 2024 di Kuching, Serawak | Mengendalikan singularitas. Berpacu dengan artificial intelligent | dok. khas
Kala itu, Ismail Sabri menyatakan, pemerintah tidak pernah menghalangi media dalam menyiarkan berita. Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan media dalam membantu memudahkan penyebaran berita yang seimbang, tepat, dan sahih.
Pada HAWANA 2023 di Ipoh – Perak, komitmen pemerintah Malaysia dipertegas oleh PMX Anwar Ibrahim. Ia menyatakan, “Media di Malaysia harus bebas sepenuhnya.” Kecuali yang menimbulkan kedangkalan dan kejumudan yang dapat memantik permusuhan kaum, menyempitkan risalah agama, sehingga menimbulkan kerusakan, kekecohan dalam masyarakat. Ia menyatakan, kritikan terhadap PM dan pemerintah tidak harus menimbulkan rasa cemas (kecemasan).
Pada HAWANA 2024 yang bertema “Etika Teras Kewartawanan Mapan,” di Kuching – Serawak, PMX Anwar Ibrahim menegaskan ulang pandangannya, bahwa kebebasan media akan mematangkan proses demokrasi, sekaligus akan mampu mendorong tumbuhnya karya-karya besar di berbagai bidang seperti sastra, budaya dan politik.
Kendati demikian, menurut Anwar Ibrahim, kebebasan tersebut tetap harus ada batasnya, yaitu jangan sampai menghasut dan memecah belah, yang bisa merusak sendi-sendi moral dan menghambat pembangunan.
Anwar Ibrahim juga mengingatkan tentang bagaimana merespon perkembangan teknologi informasi, termasuk AI (artificial intelligent) dalam konteks pengendalian singularitas. Antara lain adalah bagaimana wartawan memasukkan informasi dengan nilai-nilai kebajikan dalam budaya Malaysia. Agar AI pun ‘memuntahkan’ kembali nilai-nilai kebajikan dan budaya kepada siapa yang mempertanyakan dan memerlukannya. |
