Politik Kebudayaan Menggerakkan Transformasi Korea Selatan

Sebagai produsen budaya pop global, yang sangat berpengaruh dalam singularitas dan sadar terhadap berbagai dampak transhumanity, yang memerlukan keseimbangan antara skill sebagai produk sains dan teknologi, dan kecerdasan budaya yang dihidupkan oleh tradisi, nilai, norma, seni, sastra, dan lainnya, pemerintah Korea Selatan memberi perhatian khas kepada institusi dan aktivisme pendidikan seni budaya.

bang sém

Salah satu isyarat lama dalam tradisi masyarakat dan bangsa ini, antara lain, “Jangan hanyut oleh pusaran arus, menarilah di atas gelombang.”

Pepatah ini tak hanya mewanti-wanti pentingnya ketangkasan dalam merespon perubahan, jauh dari itu, juga mengisyaratkan kemampuan memilih cara dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan. Baik perubahan sontak (revolusi), perubahan lambat (evolusi), perubahan melelahkan (reformasi), maupun perubahan dramatik dengan skala waktu yang tepat (transformasi).

Pepatah ini menemukan ruang manifestasi dan aktualisasi di Korea Selatan (selain China, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Vietnam) dalam merespon perubahan yang digerakkan oleh sejumlah pengusaha Yahudi dipimpin George Soros, dengan globalisme kapitalistik (dengan politik pilantropi), dengan memanfaatkan momentum runtuhnya Tembok Berlin dan buraknya Uni Sovyet penghujung abad ke 20.

Perubahan yang berdampak besar pada eksplorasi sumberdaya alam besar-besaran di Afrika dan Asia, selain di sejumlah negara-negara Amerika Selatan, juga beberapa negara Eropa (terutama Italia dan Jerman) dan Australia, itu telah ‘memaksa’ sejumlah negara melakukan proses perubahan transformatif. Khasnya dalam merespon — secara head to head dan neck to neck — pergerakan budaya dari era agraris dan industri ke ara informasi dan konseptual.

Seorang cendekiawan Korea Selatan, Hye-Kyung Lee dengan sangat baik dan mencerahkan, geliat transformasi Korea Selatan yang memilih jalan budaya (cultural road).

Seminar Internasional di kampus Korea Natioal Univerisy of Art [K-ART] | KNU

Lee mengungkap lewat bukunya bertajuk, Cultural Policy in South Korea: Making a New Patron State (2019), bagaimana jalan budaya transformasi Korea Selatan, mewujud dalam tata kelola negara, dalam bentuk kebijakan. Dengan sangat fasih, Lee dengan jernih melihat bagaimana jalan budaya menyediakan jalur yang jelas Korea Selatan hendak bergerak dari pangkal hingga ke ujung. Dari lembah historis ke puncak imajinasi transformasi yang mewujud dalam pencapaian kebangsaan.

Kebijakan budaya khas Korea Selatan, mengartikulasikan agenda demokratisasi, neoliberal dan globalis dalam gerak naik menuju ‘imajinasi Korea’ dan tidak terjebak dalam jebakan fantasi yang cenderung menyeret siapa saja ke dalam pusaran persoalan politik dan ekonomi yang gelap.

Jalan budaya memandu siapa saja penggerak perubahan di Korea Selatan, merumuskan focal concern yang diuji dengan driving forces, mengubah imajinasi sebagai visi pencapaian yang diterjemahkan dalam kebijakan berisi rancangan dan program aksi yang jelas secara politik, sekaligus efektif dan efisien secara ekonomi. Tujuan yang mesti dicapai oleh beberapa visi  (sebagai titik tuju akselerasi) berkesinambungan, dan berpuncak pada ambisi besar dengan Gelombang Korea.

Melalui jalan budaya, itu transformasi memilih garis awal pemikiran ulang tentang negara dan bangsa, menepikan dulu sejarah pahit konflik ideologis yang menimbulkan konflik Korea Selatan – Korea Utara secara berkepanjangan. Antara lain dengan memantik kesadaran baru para cendekiawan dan akademisi — yang kurang antusias tentang negara — untuk berpikir dan merumuskan ulang ihwal negara, dan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat tentang negara.

Cendekiawan dan akademisi dengan kemerdekaan berpikir yang menjadi habitusnya dipicu untuk merumuskan, apa sungguh imajinasi rakyat tentang negara dan bangsanya, dan apa yang harus dilakukan oleh para penyelenggara dan pemerintahan untuk mewujudkan imajinasi itu menjadi realitas yang memberi rasa bahagia, makmur, adil dan merdeka.

Kegiatan di laboratorium Fakultas Kedokteran – Korea National University | KNU

Negara tak boleh berjarak dengan budaya bangsa yang menjadi landasannya, apalagi tercerabut. Para penyelenggara negara mesti paham, bagaimana kebudayaan — dengan seluruh anasirnya: sains, teknologi, seni, bahasa, norma, nilai, politik, ekonomi, sosial, religi, dan lainnya — tidak terpilah dalam aneka terminologi yang membelah, seperti: tradisional – modern, desa – kota, temporer – kontemporer, filosofis – pragmatis.

Pendek kata, negara tak lagi sebagai ‘sesama budaya yang semakin tidak berdaya,’ budaya adalah daya peradaban, budaya adalah ruh kebangsaan yang menghidupkan negara. Tanpa pernah ada negara tanpa adanya budaya.

Berkembang pemikiran menarik, bahwa politik sebagai aspek kebudayaan, tak harus mendominasi aspek-aspek kebudayaan lainnya. Bahkan, dalam seluruh dimensinya politik (praktis dan pragmatis) mesti mengikuti prinsip-prinsip budaya, setidaknya dalam konteks artistika – estetika – etika.

Dalam konteks itu, berkembang pemikiran aktual yang melihat negara dalam keperluan mengelola budaya dalam fase-fase transformasinya. Lee mengungkap konsepsi-konsepsi dasar tentang negara dalam bingkai budaya. Yakni:  negara sebagai negara; negara sebagai pemerintahan demokratis yang kukuh; dan negara sebagai simpul perpaduan – integritas aksi sosial rakyat. Di atas ketiga konsepsi itu, ideologi – politik – ekonomi –  sosial – seni – religi – pertahanan dan keamanan – pendidikan – sains dan teknologi – kesehatan (dengan segala turunannya), seluruh proses dinamis pembangunan diposisikan sebagai suatu gerakan kebudayaan.

Manifestasinya adalah inward research untuk menemukan tantangan perubahan dan peluang menggerakkan Gelombang Korea, dengan mengenali lebih awal kelemahan untuk mengetahui, merumuskan, dan membangun kekuatan apa yang harus dimiliki, sehingga mampu tandang di tengah pusaran arus besar globalisasi dan ‘menari’ di atasnya.

Mahasiswa jurusan musik tradisi Korea National University of Art [K-ART] | KNU

Pemahaman ini yang mentransformasi orientasi tata kelola pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis, dengan garis nalar yang jelas, mulai dari isyarat perubahan ideologis (jaga dari tidur panjang), perumusan agenda transformasi sebagai program pembangunan dengan garis masa pencapaian yang jelas.

Dengan agenda ini, jalan budaya memberikan jarak dan cara pandang yang jelas tentang kolonisasi, dekolonisasi, liberalisasi, globalisasi, glokalisasi, westernisasi, nasionalisasi, demiliterisasi, yang melalui wawasan kebudayaan, dipandu menuju sosok eksistensi dan integritas baru Korea Selatan. Termasuk pilihan perubahan dari evolusi ke transformasi, dengan mempelajari segala dampak yang ditimbulkannya.

Pilihan atas perubahan dari evolusi (yang lambat) ke transformasi (yang dinamis, jelas lini masa dan indikator pencapaiannya), dilakukan dengan melihat secara seksama, perubahan revolutif berdampak penghancuran sosio habitus, sedangkan perubahan reformatif, selain melelahkan juga mudah terseret ke araf deformatif (perubahan cacat) yang justru merusak tatanan, sekaligus menjauhkan negara dari rakyatnya.

Berbasis transformasi budaya ini, sejak dekade 1970-an, kebijakan budaya dilakukan dengan melakukan modernisasi dan nasionalisasi strategi kebudayaan untuk membentuk ‘minda Korea’ atau Korea Mindset.

Fase ini berlanjut pada dekade 1980-an setelah berlangsungnya proses demokratisasi, untuk melihat berbagai paradoks politik kebudayaan dengan perkembangan dunia yang secara penetratif hipodemis menyuntikkan globalisasi. Berbagai penyesuaian dilakukan termasuk glokalisasi. Korea Selatan sudah melakukannya, sebelu Philip Kotler melansir istilah ‘glokalisasi’ dalam strategi marketing a la Amerika Serikat.

Dua dosen Korea Nastioal Univeristy of Art (K-ART) sedang memandu kelas praktik musik tradisional | KNU

Dekade 1990-an, Korea Selatan menyempurnakan politik kebudayaannya dengan melakukan berbagai penajaman secara cermat dan teliti, tak terkecuali arus besar neoliberalisasi dan globalisasi dan fokus mengelola industri kreatif, memadupadan sains – seni – teknologi – ekologi dalam keseluruhan konteks. Sekaligus menyiapkan diri memenangkan ‘perang budaya’ dengan Jepang dalam konteks keunggulan industri substantif, dengan China dalam konteks efisiensi dan efektivitas, dan dengan Barat dalam konteks keunggulan teknologi berbasis budaya yang mempunyai daya adaptasi yang kuat.

Dekade 2000-an, Korea Selatan mulai bergerak melakukan penetrasi hipodermik budaya, mulai dari kawasan Asia, Eropa Timur, Eropa Barat, Timur Tengah, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan ke seluruh dunia dengan beragam lapisan. Mulai dari kuliner, seni bela diri, fashion, sampai budaya pop. Gelombang Korea, sejak dekade 2010-an sampai kini, meruyak ke mana-mana dan kelenturannya membuka ruang adaptasi budaya lokal di seluruh dunia.

Berkembangnya globalisasi kapitalistik dengan perubahan era industri – informasi – konseptual berbasis internet, digitalisasi  dan singularitas yang memberi porsi besar pada pengembangan industri gadget, menjadi peluang besar besar bagi Korea Selatan mengirim produk budayanya, masuk ke setiap ruang dalam rumah, kantor, kedai, sekolah, kampus, bahkan ke dalam kantung celana, kemeja, jas, blazer, tas tangan, mengikat pergelangan tangan, lengan, kaki, dan kepala siapa saja di seluruh dunia.

Untuk mengembangkan politik kebudayaan dengan strategi budaya yang ‘membuat semua orang’ di dunia bergantung pada produk budayanya, negara menjadi institusi sentral kebudayaan yang diisi oleh berbagai cendekiawan – pakar di berbagai bidang untuk menjaga aktivisme budaya. Merekalah yang ‘memproduksi’ rancang kebijakan dan kebijakan budaya yang kelak dijalankan negara oleh para politisi dan profesional lainnya.

Demokratisasi budaya dengan berbagai produk budaya pop dengan pola distribusi yang berpijak pada paradigma product follow peoples, sesuai prinsip pasar terbuka. Paradoks-paradoks reduksi demokratisasi budaya yang tersembunyi dan dilakukan oleh pemerintah, terungkap dan berdampak buruk – serius delegitimasi Menteri Kebudayaan, ketika dilakukan penyelidikan atas Presiden Park Guen-Hye — Presiden Perempuan pertama Korea Selatan — beserta para menteri dan pembantunya (2017).

Salah satu sudut kampus Korea National University of Art -K-ART | KNU

Realitas ini yang membuat Presiden Moon Jae-in, Perdana Menteri Kim Boo Kyum dan Menteri Kebudayaan Hwang Hee yang sebelumnya menjadi petinggi Kementerian Pertahanan, berhati-hati.  Khasnya dalam mencermati perkembangan budaya global untuk melihat dinamika konvergensi intensif antara publik dan swasta dalam konteks Gelombang Korea, dengan membuka simpul-simpul katarsis sosiopolitik yang memungkinkan terpeliharanya refleksi kritis rakyat.

Sebagai produsen budaya pop global, yang sangat berpengaruh dalam singularitas dan sadar terhadap berbagai dampak transhumanity, yang memerlukan keseimbangan antara skill sebagai produk sains dan teknologi, dan kecerdasan budaya yang dihidupkan oleh tradisi, nilai, norma, seni, sastra, dan lainnya, pemerintah Korea Selatan memberi perhatian khas kepada institusi dan aktivisme pendidikan seni budaya.

Pendidikan seni budaya melalui berbagai sekolah seni di berbagai universitas — khasnya Korea National University dan Seoul National University — dengan masing-masing kekuatannya – sebagai institusi pendidikan bakat seni global untuk menciptakan dunia seni masa depan, terus diperkuat.

Menteri Pendidikan (sekaligus Wakil Perdana Menteri), Yoo Eun-hae berpijak pada filosofi, ‘Pendidikan Masa Depan yang Berpusat pada Rakyat,’ sesuai people centric paradigm. Fokus kepeduliannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang menghargai nilai kerjasama dan koeksistensi yang besar, sekaligus berfokus pada peningkatan pertumbuhan manusia  yang komprehensif.

Orientasinya lebih kepada layanan pendidikan mengikuti siklus kehidupan manusia yang berbeda, menghormati bakat dan kapasitas unik yang dimiliki. Ini juga yang membuka ruang kerjasama institusi pendidikan seni, memperkuat kerjasama pendidikan yang terintegrasi dengan masyarakatnya. Tak terkecuali kerjasama internasional. |

 

[ dari berbagai sumber ]

Posted in ARTESTA.